Abstraksi
Berdasarkan hasil pemantauan harga-harga pedesaan di beberapa daerah di Provinsi Aceh pada bulan Desember 2016, NTP sebesar 95,90 mengalami penurunan indeks sebesar 0,14 persen, hal ini dikarenakan indeks yang diterima petani (It) mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen atau lebih kecil dari peningkatan indeks yang dibayar petani (Ib) yang meningkat sebesar 0,40 persen.
Bila dirinci menurut subsektor, diketahui terjadi peningkatan NTP pada 3 subsektor yaitu subsektor Perikanan meningkat sebesar 0,79 persen, Peternakan sebesar 0,44 persen, dan Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,40 persen, sedangkan 2 subsektor yang mengalami penurunan adalah Tanaman Pangan sebesar 0,79 persen dan Hortikultura sebesar 0,74 persen.
Indeks Harga yang Diterima Petani (It) pada Desember 2016 meningkat sebesar 0,25 persen dibandingkan It bulan sebelumnya. Peningkatan It terjadi pada 3 subsektor yaitu subsektor Perikanan meningkat sebesar 1,38 persen, Peternakan sebesar 0,74 persen, dan Tanaman Perkebunan Rakyat sebesar 0,71 persen, sedangkan 2 subsektor yang mengalami penurunan adalah Tanaman Pangan sebesar 0,31 persen dan Hortikultura sebesar 0,30 persen.
Pada bulan Desember 2016 di Provinsi Aceh, Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) meningkat sebesar 0,40 persen bila dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yaitu dari 124,75 menjadi 125,24. Peningkatan Ib terjadi pada seluruh subsektor. Adapun subsektor dengan peningkatan Ib tertinggi terjadi pada Perikanan sebesar 0,58 persen sedangkan subsektor yang mengalami peningkatan terendah adalah subsektor Peternakan sebesar 0,30 persen.
Dari 33 Provinsi yang dilaporkan perubahan NTP November 2016 terhadap bulan sebelumnya, terdapat 18 Provinsi yang mengalami peningkatan sedangkan 15 Provinsi mengalami penurunan. Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi berturut-turut adalah Riau sebesar 1,60 persen, diikuti Bengkulu sebesar 1,37 persen, serta Sumatera Barat sebesar 1,31 persen. Sedangkan Provinsi yang mengalami penurunan tertinggi terjadi di Maluku Utara sebesar 1,08 persen, Sulawesi Barat sebesar 0,84 persen, dan Yogyakarta sebesar 0,80 persen.